Catatan Rizal Effendi
AGUS, warga Telok Lerong bilang, kalau yang ngomong Sudarno dia mafhum saja. Tapi dia jadi heran dan hampir tak percaya karena ucapan itu keluar dari mulut Bambang Widjojanto (BW). Pegiat antikorupsi dan mantan Wakil Ketua KPK ini sekarang duduk sebagai anggota Dewan Penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim dengan upah dari APBD sebesar Rp45 juta per bulan.
Ucapan Bambang yang mengherankan itu berkaitan dengan rencana aksi demo 21 April yang dilakukan berbagai komponen masyarakat kepada Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM). Bambang memastikan mobilisasi massa yang dilaksanakan itu memang secara sengaja dikemas seola-olah aspirasi dari suara rakyat, padahal tidak.
Dia menyebut itu residu politik dari kontestasi 2024 yang belum selesai. Itu sebabnya dimunculkan isu-isu yang berkaitan dengan anggaran hingga fasilitas pejabat publik yang dijadikan tema untuk diangkat terus menerus oleh kelompok-kelompok yang secara sengaja ingin melakukan keonaran.
“Ini semua pola klasik ketika kalah di bilik suara maka pertarungan dipindahkan ke jalanan. Kebijakan dikritik tanpa henti tanpa melihat apa sesungguhnya yang secara substansif sedang terjadi, itu sebabnya masyarakat harus kritis siapa yang sesungguhnya diuntungkan dalam proses ini,” kata Bambang lagi.
Agus mempertanyakan apakah Bambang yang dikenal sebagai pejuang antikorupsi itu sudah berubah. Justru komentarnya itu yang dianggap klasik. Kalau ada seorang pejabat dikritisi lalu dituding ada lawannya yang tidak senang. Padahal sang pejabat sendiri yang berbuat ulah, yang menyakiti hati nurani rakyat.
Ada komentar menarik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah yang dirilis kaltimtoday.co. Herdi mengkritik sikap Tim Ahli Gubernur yang dinilai lebih sibuk menyerang metode aksi 21 April daripada menjawab substansi kritik publiknya.
Herdi yang akrab disapa Castro itu berpendapat, seharusnya Tim Ahli yang dibayar dari uang rakyat itu, memberikan kontra narasi berbasis data dan keahlian profesional, bukan justru bertindak sekadar sebagai corong pembelaan yang mengabaikan persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat.
Ia juga menyayangkan narasi “gagal move on” dari Pilgub 2024 yang digunakan untuk mendeskreditkan Gerakan Aksi 21. Dalam demokrasi, kata Castro, siapapun termasuk pihak yang kalah dalam Pemilu, memiliki hak konstitusional untuk menjadi oposisi guna mengawal jalannya pemerintahan berjalan baik dan efektif.
Banyak di media sosial menyerang pernyataan BW. Salah satunya dari akun @biedh. “Bambang Widjojanto Anda mantan petinggi KPK dan juga tergabung di dalam Tim Ahli Gubernur Kaltim. Kebodohan apalagi yang Anda pertontonkan saat ini. Anda digaji dari pajak kami masyarakat Kaltim, bukan untuk memancing opini publik dan membuat suasan semakin panas. Anda orangtua atau balita? Tim Ahli jangan berasumsi tapi berikan edukasi,” begitu pesannya.
SUDAH TERLALU HEBOH
Sementara itu, suasana di Pemprov Kaltim makin tidak baik-baik saja. Malah cenderung semakin penuh kehebohan. Sang gubernur, HARUM makin “harum” namanya di jagad media sosial (medsos) se Indonesia.
Ulah dan kebijakannya atas nama “marwah” Kaltim menjadi boomerang yang memukul dirinya. Mulai soal mobil mewah Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara, gaya busana sang istri, makan di HARUM Resort sampai masalah nepotisme yang terkesan main seruduk.
Soal mobil, kata HARUM sudah selesai karena sudah dikembalikan kepada penjualnya. Tapi berbagai pihak bilang tak ada mekanisme seperti itu. Jadi ada kemungkinan tetap bermasalah. Lagi pula apa sudah Rp8,5 miliar yang masuk ke kas daerah. Soalnya ada pembayaran pajak sekitar Rp1 miliar yang lagi dilakukan restitusi.
Soal renovasi rumah, juga seru. Penjelasan Gubernur dan Sekdaprov Sri Wahyuni tak sinkron. Malah cenderung dua-duanya tidak benar terutama soal masa kosongnya rumah jabatan gubernur yang disebut Lamin Etam itu.
Menurut Gubernur, Lamin Etam tidak ditempati berpuluh tahun. Artinya di atas 10 tahun. Tak jelas dari mana menghitungnya. Tapi menurut Sri, lima tahun semasa Gubernur Isran Noor. Isran memang memilih tinggal di rumah pribadi.
Yang saya heran kok dua-duanya tidak menyinggung keberadaan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik. Begitu masa bhakti Isran berakhir September 2023, Akmal yang dari Kemendagri datang dan langsung menempati rumah dinas gubernur setahun lebih. Tak mungkin tak ada perbaikan-perbaikan saat itu.
Jadi penjelasan Gubernur atau Sekda agak berlebihan. Dia bilang, lantainya bocor, toilet yang mampet, AC yang tidak menyala, tempat tidur yang sudah usang sampai sopa yang sobek.
Pengalaman saya ketika pindah ke rumah dinas wawali dan wali kota, memang Bagian Umum dan Rumah Tangga menanyakan kepada saya dan istri beberapa hal berkaitan dengan perabot rumah. Yang agak peka memang tempat tidur dan kamar mandi. Umumnya minta diganti. Tapi waktu itu saya pilih kualitas biasa-biasa saja.
Soal tidak sinkronnya penjelasan Gubernur dan Sekdaprov bukan sekali. Soal mobil juga begitu. Sekda bilang Gubernur perlu mobil andal karena medan yang ditempuh di berbagai pelosok Kaltim sangat berat. Eh Gubernur HARUM bilang, mobilnya ditempatkan di Jakarta.
Saat ini Sri bukan penguasa utama di Kantor Gubernur. Karena di sana bercokol, Hijrah Mas’ud adik kandung gubernur. Apalagi dia sekarang memangku jabatan Wakil Ketua TAGUPP. Hijrah seperti pernah diucapkan Sudarno, sangat berkuasa di sana. Cawe-cawenya luar biasa.
Meski Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) adalah kakak kandung HARUM, tapi saat ini hubungan Gubernur dengan Dewan tidak baik-baik saja. Hal ini dipicu dengan kebijakan Gubernur yang tidak mengakomodir sepenuhnya program Pokir yang diajukan anggota Dewan.
Undangan rapat kerja yang dialihkan Gubernur ke Jakarta tidak direspon sepenuhnya dari anggota Dewan. Banyak yang tidak mau hadir. Pertama, kecewa karena Pokir-nya tidak disetujui. Kedua, menghindari sorotan masyarakat. Di saat kemampuan APBD masih seret, kok tetap nekad rapat di luar daerah.
Hubungan tidak nyaman seperti bakal meluas. Ada kebijakan baru Gubernur yang bisa membuat pemerintah kabupaten/kota uring-uringan. Gubernur tahun ini kabarnya tidak memberikan bantuan keuangan (Bankeu). Jelas itu berdampak kepada kekuatan APBD kabupaten/kota.
Gubernur juga berseteru dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun berkaitan dengan pengalihan 49 ribu lebih BPJS Gratis warga Samarinda. Yang membuat Andi Harun berang, pengalihan itu dilakukan di saat APBD sudah ditetapkan, sehingga bagaimungkin bisa mengakomodir kebijakan pengalihan itu.
Andi Harun makin kesal karena ada 2 orang di lingkaran Gubernur ikut berkomentar. Padahal dinilainya tidak mengerti apa yang dia risaukan. Yaitu komentar Sudarno dan Dirut RS Beriman Balikpapan, dr Ifransyah Fuadi, yang juga suami dari Hijrah Mas’ud. “Apaan mereka itu, ngga ngerti masalah ngomong. Mendingan diam,” kata Wali Kota.
Baru-baru ini ada kekegiatan yang dilaksanakan Kesbangpol Pemprov Kaltim. Kepalanya baru masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Yaitu AFF Sembiring. Dia mengundang sejumlah ormas. Ada yang mencurigai itu pendekatan dengan maksud tertentu.
Yang lucu surat Sembiring ke Sekda bocor. Bahkan beredar di medsos. Isinya minta snack dan dana transport untuk peserta. Snack-nya dipenuhi tapi uang transportasinya sebesar Rp100 ribu per orang gagal. Peserta kecewa, selain Gubernur tak hadir, juga kecele tak jadi dapat uang. Sembiring minta maaf dan mengaku masih belajar karena pejabat baru. Kasihan.(*)
