Catatan Rizal Effendi
HANYA menunggu waktu Presiden Prabowo Subianto segera berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian PU dan Otorita IKN (OIKN) sudah mengirim surat undangan ke Istana melalui Sekretariat Kabinet (Sekkab).
“Kita menunggu kepastian dari Sekkab untuk kunjungan Presiden ke IKN yang kita jadwalkan pada Desember 2024 ini,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersama Kepala OIKN Basuki Hadimuljono seusai rapat koordinasi terkait Strategi Re-Introduksi IKN di Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12) lalu.
Menurut Diana, surat undangan sudah diterima Sekkab. “Kita tinggal menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat ini, Desember ini kami sudah usulkan,” jelasnya.
Basuki menambahkan, kunjungan Presiden ke IKN jika tidak bisa Desember 2024, maka ada kemungkinan akan berlangsung pada Januari 2025. “Ini kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau tidak Desember 2024, ya Januari 2025,” katanya.
Jika nanti datang, maka itu kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke IKN. Kementerian PU dan OIKN sudah menyiapkan sejumlah agenda kegiatan untuk Prabowo. Mulai peresmian sejumlah proyek infrastruktur sampai groundbreaking atau peletakan batu pertama berbagai proyek investasi baru.
Pada akhir masa jabatannya Oktober lalu, Jokowi sengaja hanya meresmikan Istana Negara IKN. Sedang peresmian Istana Garuda dipersiapkan untuk Prabowo. “Saya hanya meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi.
Posisi Istana Negara IKN di depan Istana Garuda. Berfungsi sebagai tempat bagi Presiden menerima tamu-tamu kenegaraan, sedang Istana Garuda digunakan sebagai kantor presiden dan Ibu Negara.
Ada kemungkinan sejumlah proyek lainnya juga sudah selesai dan siap diresmikan. Seperti Kantor Menko, bandara Nusantara, kantor OIKN, kantor Bank Indonesia (BI), kantor Kementerian PU dan rumah susun atau apartemen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Basuki juga mengungkapkan rencana groundbreaking proyek IKN tahap 9 dari perusahaan swasta dalam negeri oleh Presiden Prabowo. “Ada perkantoran, hotel, rumah makan, terus (proyek) penghijauan,” jelasnya.
Dia juga mengupayakan agar perusahaan besar dari Jepang, Sojitz untuk ikut serta dalam groundbreaking tersebut.
Sojitz Corporation adalah sebuah sogo shosha (perusahaan perdagangan umum) yang berkantor pusat di Tokyo. Sojitz bergerak pada beberapa sektor seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, pertanian dan kehutanan serta barang jadi, properti dan kawasan industri.
Semasa Presiden Jokowi, sudah 8 kali groundbreaking dilaksanakan di IKN dengan total investasi sekitar Rp58 triliun. Angka itu masih di bawah target, karena Jokowi saat itu menginginkan capaian investasi sampai akhir tahun 2024 menyentuh angka Rp100 triliun.
ASN SIMPANG SIUR
Seperti yang diperkirakan, rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke IKN Sepaku ditunda lagi. Malah terkesan simpang siur. Jadwal terakhir yang ditetapkan Januari 2025 diundur menjadi April 2025 setelah perayaan Idulfitri 1446 H.
Menurut Basuki, jadwal baru pemindahan ASN itu dia terima langsung dari Kementerian PAN-RB. “Menurut Menteri PAN-RB, pemindahan dilakukan April 2025. Sebenarnya bulan Januari, tapi Maret ‘kan ada momen puasa dan Lebaran, jadi dihitung April saja,” jelasnya kepada awak media, Selasa (10/12).
Anehnya di hari yang sama, ada keterangan yang agak beda dari Menpan-RB Rini Widyantini. Malah Rini mengatakan sejauh ini dia belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo berkaitan dengan pemindahan ASN ke IKN.
“Saya sendiri belum mendapat arahan dari Bapak Presiden kapan akan berpindah. Jadi kita masih merujuk kepada sikap Presiden yang menyatakan akan pindah ke IKN setelah persiapan perpindahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN tuntas,” ujarnya.
Menurut Rini, pihaknya juga menunggu penataan organisasi lembaga dari 34 ke 48 kementerian. Sebab akan terjadi perubahan formasi dan akan berdampak kepada berubahnya nama-nama ASN yang pindah ke IKN.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo akan berkantor di IKN setelah IKN berfungsi sebagai ibu kota politik. Yaitu setelah infrastruktur yang berkaitan dengan kantor eksekutif, legilastif dan yudikatif sudah rampung dan beroperasi.
“Jadi pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, Presiden Prabowo akan berkantor pada tahun 2028 atau paling lambat 2029,” kata Hasan.
Berkaitan dengan kepindahan Presiden ke IKN setelah rampungnya pembangunan kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur IKN paling lambat 2029.
“Selesai semua paling lambat 2029, tapi ‘kan juga melihat kondisi anggaran karena yang paling utama itu adalah nomor satu swasembada pangan,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa Kementerian PU hanya menyelesaikan sisa tugasnya. Selanjutnya fungsi IKN dilimpahkan ke Otorita IKN, yang dipimpin mantan menteri PU Basuki Hadimuljono.
Dalam penyusunan APBN 2025, Kementerian PU mengajukan anggaran sebesar Rp14,87 triliun untuk kepentingan pembangunan infrastruktur IKN. Di sisi lain, Basuki juga meminta tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk kepentingan yang sama.
Menurut Basuki, gedung kantor legislatif dan yudikatif dimulakan pada 2025 dan selesai 2027. “Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif seperti MA, MK, DPR, MPR dan DPD,” lanjutnya.
Basuki dilantik menjadi Kepala OIKN definitif oleh Presiden Prabowo pada 5 November lalu. Belum jelas siapa wakilnya setelah Raja Juli Antoni diangkat sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih. Berbagai pihak di Kaltim berharap Prabowo memberikan kepercayaan kursi Wakil Kepala OIKN kepada putra daerah. Apalagi kalau diumumkan persis pada kunjungan pertama Prabowo ke IKN nanti.(*)
