ADA saja yang harus kita kritisi dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Malah ada yang mempertanyakan apakah dia tidak serius atau tidak terlalu mengerti dalam urusan penanganannya.
Coba bayangkan untuk kedua kalinya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni datang ke Kaltim, Rudy selalu tak ada di tempat. Sebelum meninjau karhutla di kawasan IKN, Raja beberapa waktu sebelumnya datang ke Berau. Sewaktu di Berau, Gubernur menunjuk Sekdaprov Sri Wahyuni yang mewakilinya.
Selanjutnya pada tanggal 14 September lalu Menhut bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto datang ke IKN. Bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mereka meninjau Bukit Tengkorak dan Bukit Soeharto, bagian kawasan IKN yang diterjang kahutla. “Sesuai instruksi Presiden, api tidak boleh sampai masuk ke zona inti IKN,” kata Menhut.
Dua kali juga berlangsung rapat karhutla di Kaltim, dua kali pula Gubernur absen. Rapat karhutla pertama yang digelar dari kantor gubernur melalui zoom bersama Forkompida dan kepala daerah se Kaltim, Rudy tidak memimpin. Dia menunjuk Sekda Sri Wahyuni yang mengomandani.
Sri Wahyuni juga ditugasi menghadiri Rapat Kerja Mitra Strategis Komite II DPD RI yang membahas koordinasi penanganan karhutla di Kaltim, yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1, Kantor Gubernur. Waktunya sama dengan kunjungan Menhut di IKN. Di sini hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Hendropriyono.
Raker dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu serta dihadiri dua anggota Komite II, Alfiansyah Komeng dan Yulianus Henock, yang juga wakil dari dapil Kaltim. Komeng dikenal selama ini sebagai pelawak tersohor ibu kota.
Yang mengherankan juga dalam acara yang sangat penting dan strategis itu, Wakil Gubernur Seno Aji juga tak kelihatan. Tidak jelas dia bertugas ke mana. Tapi orang mempertanyakan bagaimana koordinasi kedua pemimpin Kaltim ini. Bisa jadi hubungan mereka tidak terlalu harmonis, jadi tersirat tak ada koordinasi atau pembagian tugas jika salah seorang bertugas ke luar daerah.
Menugaskan Sekda Sri Wahyuni itu tentu tidak terlalu tepat. Dia bukan pejabat teknis. Dan juga sangat mengganggu kelancaran pelayanan administrasi kalau dia meninggalkan meja kerjanya.
Wamen Diaz sempat menyindir ketidakhadiran Gubernur dan Wagub Kaltim. “Komeng ini sudah jauh-jauh datang, tetapi tidak ditemui oleh gubernur dan wakil gubernur,” katanya begitu.
Komeng sendiri terlihat santai menanggapi tidak hadirnya kedua pemimpin Kaltim tersebut. “Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita ke sini dengan tawaran hanya untuk melihat apakah itu sudah dijalankan atau belum,” jelasnya.
TUNTUT LISTRIK 100 PERSEN
Banyak netizen yang mempertanyakan posisi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji yang tidak berada di daerah pada saat ada kunjungan Menhut dan Raker bersama Komite II DPD RI.
Ternyata pada waktu yang sama Rudy tengah menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM di Jakarta untuk mempercepat pemerataan akses listrik PLN hingga 100 persen pada akhir tahun 2027.
“Beliau tidak sedang mengindar, di saat yang sama Gubernur berjuang langsung di Jakarta demi hak dasar warga Benua Etam. Gubernur melobi Kementerian ESDM untuk mempercepat jaringan listrik bagi 72 desa di Kaltim,” kata sebuah konten yang beredar di TikTok.
Gubernur sendiri di depan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menegaskan, pada tahun 2027 nanti tidak ada lagi desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Karena itu dia minta 72 desa yang saat ini belum teraliri listrik segera bisa diselesaikan.
Selain itu Rudy juga menuntut keandalan listrik PLN. Tapi tidak terdengar dia secara khusus menyinggung kebijakan PLN yang pada saat ini melakukan penggiliran pemadaman listrik di Kaltim. Gara-gara itu ada sejumlah daerah marah dan menuntut kompensasi dari PLN. Situasi ini juga dipandang sangat ironis karena Kaltim penghasilan batu bara terbesar di Tanah Air, yang sangat dibutuhkan untuk bahan bakar power plant.
Mumpung berada di Kementerian ESDM, apakah Rudy juga memanfaatkan waktunya untuk membahas antrian BBM di Kaltim yang makin parah. Ini juga situasi yang ironi, karena Kaltim penghasil migas terbesar dan punya kilang pengolahan terbaru di Balikpapan.
Sementara itu di IKN, Menhut mengungkapkan bahwa pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap 3 korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kaltim yang melakukan pelanggaran kejahatan lingkungan.
“Ketiga korporasi tersebut terbukti membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan berulang di dalam area konsesi mereka,” tandas Menhut.
Dia menyebutkan, ke-3 perusahaan tersebut adalah: Kesatu, PT Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau yang mencatatkan kebakaran seluas 82,26 hektare. Sudah dikenai teguran tertulis besertas paksaan pemulihan. Kedua, PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur dengan luas kebakaran 48,57 hektare. Dan ketiga, PT Inhutan I Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan luas kebakaran 531 hekatrea, yang kini dalam proses pembekuan izin.
“Pemerintah juga membuka peluang proses hukum pidana jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran berat di lapangan,” tandas Menhut Raja Juli.
Berkaitan dengan tebalnya asap karhutla, Gubernur Rudy Mas’ud meliburkan anak sekolah sampai indeks udara di Kaltim kembali sehat. Tapi anehnya dia mengisyaratkan bahwa program MBG tetap berjalan. Ketika ditanya wartawan bagaimana mekanisme pengambilannya, dia sendiri mengatakan tidak tahu.(*)
