RASANYA sudah dua surat yang dikirim ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya melaporkan berbagai hal menyangkut kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dianggap melukai hati nurani rakyat Kaltim.
Dua surat itu hampir bersamaan diterima lewat Budisatrio Djiwandono, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Kaltim. Budi yang juga keponakan Presiden Prabowo itu, lagi melakukan kunjungan kerja ke Kaltim terutama Balikpapan dan Samarinda selama 2 hari sejak Kamis (7/5).
Kedua surat itu datangnya dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) dan kelompok Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT). Isi surat itu hampir sama, meminta perhatian Presiden Prabowo berkaitan dengan tingkah laku kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Baik APMKT maupun MPKT sama-sama menyinggung soal penggunaan APBD yang boros dan tidak sesuai prinsif efisiensi. Mulai soal pembelian mobis dinas yang mewah Rp8,5 miliar, renovasi rumjab Rp25 miliar, honor dan perjalanan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) sampai Rp10 miliar, beli kursi pijat dan laundry yang ratusan juta rupiah sampai soal nepotisme dan dinasti politik yang berlebihan.
“Sebagai provinsi strategis penyangga IKN, Kaltim seharusnya menjadi contoh praktik pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan serta berpihak kepada rakyat. Tapi nyatanya tidak,” kata Erly Sopiansyah selaku Koordinator Lapangan APMKT.
Sehubungan dengan itu APMKT minta kepada Prabowo agar Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Selain ke Presiden Prabowo, APMKT juga berkirim surat kepada Ketua Umum DPP Golkar. APMKT minta agar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung Gubernur segera dicopot dan digantikan kader Golkar yang lain, yang lebih netral dan independen serta bebas dari konflik kepentingan.
“Kepemimpinan Hasanuddin Mas’ud sangat merugikan Golkar. Selain fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan efektif, dia juga merepotkan Golkar dengan munculnya desakan pelaksanaan Hak Angket terhadap Rudy Mas’ud, yang juga Ketua DPD Golkar Kaltim,” kata Erly.
APMKT juga merencanakan Aksi Demo 214 Jilid 3 pada 21 Mei ini dengan titik sasaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur. Mereka minta agar aparat hukum melakukan pengusutan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran.
Sementara itu, MPKT menyampaikan sejumlah aspirasi dan keprihatinan terhadap kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kaltim yang tidak baik-baik saja pada saat ini. “Kami sangat berharap bisa diterima Presiden Prabowo untuk melaporkan semua hal yang terjadi di Kaltim,” kata Harbiansyah Hanafiah, inisiator MPKT yang dikenal sebagai tokoh senior masyarakat Kaltim, yang pernah menjadi Ketua KADIN, Ketua Pusam dan anggota MPR Utusan Daerah.
Menurut Harbian, ada 4 poin yang ingin MPKT sampaikan kepada Presiden. Soal transparansi anggaran, praktik politik dinasti, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis sampai soal keberadaan TAGUPP.
Budisatrio menyatakan akan meneruskan semua aspirasi warga Kaltim kepada Presiden Prabowo. “Saya hormat sama teman-teman. Karena dalam alam demokrasi kita bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang dan damai. Intinya Kaltim harus kondusif,” begitu tambahnya.
SUARA ANHAR GONGGONG
Ahli sejarah kelahiran Pinrang, Sulsel, Prof Anhar Gonggong ikut mengomentari soal kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. “Meskipun saya bukan orang Kaltim, tapi ini penting menjadi perhatian masyarakat Indonesia,” katanya lewat video yang beredar luar di media sosial.
Menurut Anhar, rakyat Kaltim pantas mengajukan protes kepada gubernurnya dalam posisi bernegara dan berpemerintahan, karena gubernur telah melakukan tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan janji-janjinya.
Dia menunjuk sejumlah kebijakan dan tindakan Gubernur yang sudah menjadi sorotan orang banyak terutama rakyat Kaltim. Seperti membeli mobil dinas 8,5 miliar, memperbaiki rumah jabatan 20 miliar, ruang kerjanya 8 miliar, kursi pijit sekian ratusan juta rupiah, dan sebagainya.
“Saya sedih,” kata tokoh berusia 82 tahun ini. “Di saat Gubernurnya berfoya-foya, di saat yang sama terjadi tragedi seorang anak di Samarinda yang meninggal dunia akibat memakai sepatu yang kekecilan. Hal itu terjadi karena dia tidak mampu membeli sepatu sesuai ukuran kakinya. Coba bayangkan,” lanjutnya.
Ia menilai Gubernur Rudy Mas’ud bukanlah seorang pemimpin, melainkan hanya sebagai pejabat. “Kalau pemimpin pasti mendahulukan kepentingan rakyatnya. Kalau sebagai pejabat, ya cenderung memikirkan dirinya sendiri,” ungkapnya.
Prof Anhar juga menyorot keberadaan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang tak lain kakak kandung Rudy Mas’ud. “Ya di sini kelihatan ada nepotismenya,” jelasnya.
Menurut Prof Anhar, masyarakat Kaltim tidak perlu kecewa kalau proses-proses tertentu yang tengah berlangsung di Dewan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena di situ ada Hasanuddin dan Fraksi Golkar yang memiliki kursi terbanyak.
Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu berhenti menyampaikan aspirasi dan kritiknya. “Biarkan DPRD mempertahankan gubernurnya, tetapi kita jangan berhenti. Masyarakat tetap punya ruang untuk menggugat gubernurnya yang sudah melanggar ucapan dan janjinya sendiri.”
Gubernur Kaltim sekarang seharusnya malu. Dia lebih baik mengundurkan diri saja karena tingkah laku yang dia lakukan sudah bertentangan dengan janji-janjinya sendiri. “Gubernur sudah melakukan pembohongan kepada rakyat sendiri,” tandas Prof Anhar.
Sementara itu, proses Hak Angket di DPRD Kaltim sepertinya belum mengalami kemajuan. Dari 7 fraksi yang ada, dua fraksi memastikan menolak Hak Angket yaitu Fraksi Golkar dan PAN. Sedang 5 fraksi lainnya termasuk Gerindra tetap sejauh ini masih konsisten mendukung pelaksanaan Hak Angket.
Kita belum mendengar kabar kapan Rapat Paripurna DPRD Kaltim digelar untuk menetapkan pengajuan Hak Angket tersebut. Justru yang terjadi sudah ada karangan bunga yang dikirim masyarakat yang menyatakan: “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Hak Angket DPRD Kaltim.”(*)
