MULAI Pusat sampai daerah, urusan menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) banyak tak beresnya. Terkesan lucu, aneh dan terkadang menjengkelkan. Ada pula yang dianggap tidak profesional atau tidak pada tempatnya.
Coba bayangkan beberapa kali Presiden Prabowo Subianto meninjau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, tak kelihatan batang hidung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat. Padahal kedua orang ini harusnya yang menjadi “panglima perang” masalah tersebut.
Sebelumnya Raja sudah menjadi bahan caci maki netizen. Bahkan sempat ada konten yang memasukkan Raja sebagai orang yang di- “Wanted.” Karena tak kelihatan aksinya di lapangan. Belakangan Raja dicemooh lagi gara-gara menyebut angin dan asap “tidak ber-KTP,” sehingga sampai mengganggu kebiruan langit negara tetangga Malaysia.
Gubernur Kalteng Agustian Sabran juga jadi sorotan netizen. Selain belepotan dalam menjelaskan soal penanganan karhutla di daerahnya, juga soal perayaan hari ulang tahun istrinya yang masih muda, Aisyah Thisia Halijam.
Ketika Kalteng diselimuti kabut asap karhutla, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) malah asyik memberi ucapan selamat kepada Aisyah yang berulang tahun. Netizen menganggap sikap itu tidak wajar dan tidak berempati dengan kesusahan masyarakat.
Gubernur Agustiar sempat membela diri, tapi akhirnya dia mengalah. “Apa dilarang memberi ucapan selamat?,” tanyanya. “Ya sudahlah, anggap saja itu salah, sudahlah, kita tutup buku saja, kami ambil hikmahnya, semua itu ada hikmahnya,” lanjutnya lagi.
Di bagian lain, Agustiar juga dicemooh ketika menggelar acara pelepasan Tim Penanganan Karhutla dengan mengibarkan bendera star. “Kaya even lari atau karnaval saja, keburu apinya sudah meluas,” kata beberapa netizen meledek.
Ada juga yang jadi sorotan di Kalsel. Istri Sekda Kalsel, Hj Masrupah Syarifuddin menggelar pesta ulang tahun ke-58 mengusung tema “Kembali Muda” dengan dress code mengenakan seragam SMA. Acara tersebut digelar di sebuah restoran di Banjarmasin.
Kritik tajam ramai disuarakan publik melalui berbagai platform media sosial yang menyayangkan sikap keluarga pejabat yang dinilai tidak peka dan berempati (tone deaf) terhadap kondisi darurat lingkungan dan penderitaan warga akibat karhutla dan kabut asap.
“Apa yang dilakukan istri Sekda itu menciptakan jurang empati, sehingga terjadi nirempati terhadap masyarakat yang mengalami bencana,” kata Nasrullah, pengamat kebijakan publik sekaligus antropolog dari Unlam seperti diberitakan detikKalimantan.
Menurut Nasrullah, acara hut bisa digelar tetapi kegiatannya yang mengundang simpati masyarakat. Misalnya melakukan aksi pembagian masker, bantuan kepada relawan atau melaksanakan doa dan salat meminta hujan (istisqa). “Pasti dipuji netizen dan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Kalsel H Muhidin juga sempat disorot netizen, gara-gara komentarnya yang menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap di daerahnya tidak separah yang diberitakan di media sosial.
KE MANA GUBERNUR?
Yang terjadi di Kaltim lain lagi. Ada dua agenda penting berkaitan dengan karhutla, tapi yang hadir hanya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Ibu Sri Wahyuni. Padahal Sekdaprov tidak punya kompetensi dan kewenangan di bidang itu terlalu jauh.
Ke mana Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau Wakil Gubernur Seno Aji?
Ketika ada kunjungan Menhut Raja Juli Antoni ke Kabupaten Berau, Rabu (26/8) lalu, yang datang dari provinsi adalah Sekda Sri Wahyuni.
Menhut menjelaskan, kedatangannya ke Berau merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla di Kaltim dilakukan secara terpadu sekaligus mengantisipasi kemungkingan meluasnya wilayah kebakaran.
“Saya ingin mendengarkan laporan langsung dari lapangan. Apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar lagi,” jelasnya.
Ada yang bertanya ke mana Gubernur Rudy Mas’ud? Andai dia berhalangan, maka seyogianya yang datang Wagub Seno Aji. Sangat tidak tepat yang disuruh terbang ke Tanjung Redeb seorang Sekda. Sebab posisi Sekda sebagai penjaga gawang, dia seharusnya tetap berada di Kantor Gubernur.
Kenapa tidak Staf Ahli atau Asisten saja yang ditunjuk? Dia bisa ditugaskan bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Jangan-jangan ada hubungan yang lagi tak beres antara gubernur dan wagub, sehingga kalau gubernur tak bisa hadir, tapi tidak juga didelegasikan ke wagub,” kata seorang staf.
Sri Wahyuni juga ditugasi membuka dan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Status Darurat Karhutla Kaltim Tahun 2026 melalui zoom, yang berlangsung di Samarinda, Kamis (3/9) lalu.
Rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah se Kaltim, kepala OPD Pemprov Kaltim, Forkompida Kaltim serta para camat, kepala desa dan kepala kampung se Kaltim.
Kembali dipertanyakan ke mana Gubernur atau Wagub? Rakor yang begitu penting kok tidak dipimpin langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud atau Wagub Seno Aji.
Karena rakornya menggunakan teknologi zoom, maka posisi Gubernur atau Wagub di mana saja tentu tidak masalah. Dia tetap bisa memimpin rakor, bukan diwakilkan kepada Sekda.
Ketika saya jadi Wali Kota Balikpapan, saya sangat membatasi Sekda ditunjuk atau terlibat dalam kegiatan di luar. Dia harus banyak duduk di meja kerjanya. Karena tanda tangan, paraf atau disposisi seorang sekda sangat dibutuhkan apalagi berkaitan dengan administrasi keuangan.
Saya merasakan dan memahami staf, OPD atau pihak ketiga sangat gelisah jika Sekda tak berada di tempat. Mereka sangat khawatir urusannya jadi tertunda apalagi kalau berkaitan dengan pengeluaran keuangan.
Di saat kita sibuk mengatasi karhutla, Kemendagri menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9) lalu. Tadinya kegiatan itu di Kalbar tapi dialihkan ke Kaltim karena asap. Padahal sebelumnya Kaltim juga menjadi tuan rumah dalam acara yang sama (Batch I).
Banyak netizen mencibir acara itu. Kenapa tidak ditunda saja. Atau dananya dialihkan (refocusing) untuk karhutla. Apa artinya sebuah penghargaan, sementara Kalimantan lagi diamuk api. Kok gubernur, wakil gubernur, ketua DPRD, bupati/walikota se Kalimantan disuruh meninggalkan daerahnya? Apa di Kaltim tidak ada asap? “Ternyata Mendagri Tito Karnavian juga tidak peka,” tuding seorang netizen.(*)
