DI JAKARTA lagi ramai perbincangan soal drakor. Drama Korea. Ini berkaitan dengan urusan politik. Yang mengucapkan langsung Presiden Jokowi. Tapi saya tak membahas drakor tersebut. Ini kejadian di Balikpapan. Soal pekerjaan pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Jl MT Haryono, yang sudah berbulan-bulan jadi “penyakit hati” warga kota. Tapi ada yang usul dibuat drakor saja dengan judul “Balada Fahreza di MT Haryono.”
Proyek ini dibiayai dana APBD Kota Balikpapan sebesar Rp 136 miliar. Dikerjakan sejak 2023 sampai 2024 nanti. Multiyears atau tahun jamak. Rasanya ini proyek terbesar yang pernah ada dalam APBD Kota. Pelaksana proyek adalah PT Fahreza Duta Perkasa dari Jakarta.
Dalam lelang PT Fahreza Duta Perkasa di antaranya mengalahkan dua BUMN yang berpengalaman. Tapi ada yang bilang performance-nya tidak terlalu perkasa seperti namanya. Ada informasi pernah bermasalah dalam mengerjakan proyek di tempat lain.
Proyek DAS Ampal jadi ramai dan viral minggu lalu menyusul pernyataan terakhir Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, yang digambarkan berang terhadap pelaksanaan proyek DAS Ampal, yang dinilainya sangat amburadul.
“Kinerja PT Fahreza Duta Perkasa sangat amburadul alias hancur-hancuran. Saya optimis pekerjaannya tidak selesai hingga Desember 2023 mendatang sesuai dengan kontrak kerja,” tandasnya kepada awak media seperti diberitakan LENSASYBER.ID, Kamis (9/11). Hal yang sama juga diberitakan media lain.
Dari catatan Ketua Komisi III itu, progres pekerjaan PT Fahreza belum mencapai target padahal pekerjaan tersisa lima minggu lagi. Dia belum tahu persis sudah berapa dana yang diambil. Ada sumber lain yang bilang sudah Rp 80-an miliar. Tapi belum ada konfirmasi kebenarannya.
Menurut Alwi, proyek yang bertujuan baik itu akhirnya menimbulkan kerusakan terhadap kawasan di sekitarnya. “Saya juga salah satu warga terdampak karena rumah saya di daerah sana. Saya juga merasakan debunya yang tebal dan nggak karu-karuan,” jelasnya.
Melihat ketidakberesan itu, dia minta agar kontrak jamaknya diputus. “Kinerja kontraktornya memang tidak betul. Jadi kita minta agar Pemkot Balikpapan tidak lagi memperpanjang kontrak,” pintanya tegas.
Usul pemutusan kontrak ini sudah beberapa kali diajukan DPRD termasuk dari warga kota. Juga dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan staf pengawas. Tapi Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dikabarkan tetap memberikan dispensasi kepada sang kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Banyak yang kaget Alwi berani bicara keras. Ada yang memuji, ada juga yang curiga. Soalnya dia dari Fraksi Golkar. Ketua Golkar adalah RM, yang juga wali Kota Balikpapan. Juga ada hubungan keluarga dengan Alwi sendiri. “Jangan-jangan Alwi bermain drakor,” kata seorang warga.
Alwi sendiri melalui TINTAKALTIM.COM membantah bermain drakor. “Apa itu drakor? Saya bukan orang Korea. Sidak itu memang tugas saya sebagai anggota DPRD. Jangan kait-kaitkan dengan urusan keluarga. Sekali lagi kritik ya kritik tapi pada substansinya,” katanya protes kepada tulisan ini.
Dia menegaskan sebagai Komisi III, dia bersikap karena ada masukan dan keluhan dari masyarakat. Bukan seolah-olah karena ada kerjasama dengan eksekutif. “Jangan tulisannya tendensius dan mencari panggung, apalagi membawa-bawa keluarga,” tambahnya.
Terlepas dari kecurigaan itu, warga menilai apa yang disampaikan Alwi sesuai dengan keluh kesah mereka. Warga yang melintas di Jl MT Haryono sudah lama kesal dan mengumpat. Berbulan-bulan tersiksa. Mulai sebelum bulan Ramadan sampai HUT Kemerdekaan. Berlanjut sampai sekarang.
Di situ terus terjadi kemacetan. Sebagian harus menghirup debu yang beterbangan. Pembongkaran jembatan dan pagar pemilik bangunan di sana juga tidak dikoordinasi dengan baik. Pernah spanduk besar bernada protes dipasang di depan MS Glow.
Tulisannya sangat mencolok: “Terima Kasih PT Fahreza Duta Perkasa, yang sudah membuat tatanan kota Balikpapan menjadi amburadul, kumuh, kotor, macet, dan merugikan semua pengguna jalan. Dan kami tempat usaha yang kalian zolimi dan sangat dirugikan sepanjang MT Haryono.”
“Ya pemasangan spanduk besar itu adalah wujud kekecewaan kami dengan cara pengerjaan yang tidak senonoh,” kata Nanda Adi Surya, pemilik usaha skincare MS Glow seperti diberitakan kotaku.co.id, 18 Februari.
Nanda menunjuk pembongkaran jembatan ke tempat usahanya dan ruko lainnya. Selain dia tak bisa melayani pelanggan dan konsumennya, juga mengalami kerugian materi. Jembatan itu dibangunnya dengan biaya pribadi sekitar Rp 300 juta. Belum lagi kerugian akibat penurunan omzet sampai 70 persen.
Demi mengejar waktu, ada kesan kontraktor bekerja main terabas. Belum selesai di depan Global Sport, langsung loncat ke depan MS Glow. Belum selesai di situ, loncat lagi ke depan Telkom. Belum selesai di Telkom nyeberang lagi ke jalur depan Kepala Ikan Bang Jony dan jalan masuk perumahan Citra City. “Saya khawatir patung kuda Citra City meloncat karena mau runtuh,” canda seorang warga yang lewat kemarin.
Waktu pengerjaan DAS Ampal juga tak jelas. Malam hari yang sepi terkadang tak ada kegiatan. Kalaupun ada secukupnya saja. Hanya belakangan ini kelihatan ada upaya percepatan. Kabarnya pekerja di sana ganti-ganti. Karena upah kerjanya tidak lancar. Ada terdengar cerita pernah warung di sekitar proyek mengomel karena tak dibayar.
Banyak pihak meragukan kualitas pekerjaan PT Fahreza. Karena terkesan di lapangan asal-asalan. Yang penting progres bisa dikejar. Karena itu dikhawatirkan daya tahan dan manfaat dari proyek itu tidak terlalu efektif. Pemasangan dinding beton dan lantainya terlihat tidak terlalu rapi. Khawatir mudah anjlok atau turun kalau terkena beban dan hujan.
Konsultan pengawas sendiri sudah beberapa orang yang diganti atau mengundurkan diri. Kabarnya mereka tidak mau mengambil risiko karena di lapangan ada pekerjaan yang tidak sesuai. Jadi sangat mungkin menjadi temuan dan berimplikasi hukum.
Manager Global Sport Aris Budiarjo sempat mengungkapkan lantaran pengerjaan PT Fahreza yang dilakukan semena-mena, pihaknya mengalami kerugian cukup besar. Pelanggannya tak bisa berolahraga. Sejumlah pemesan gedung untuk acara pernikahan membatalkan dan minta uang dikembalikan. “Total kerugian kita hampir Rp 1 miliar,” katanya seperti diberitakan apahabar.com, 14 Agustus.
Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Balikpapan, Ardiansyah pernah mengungkapkan, setidaknya 2.000 warga dan 35 tempat usaha di sekitar Jl MT Haryono yang mengalami kerugian akibat proyek DAS Ampal.
“Dari perhitungan kami, untuk sementara jumlah kerugian warga dan pemilik usaha paling sedikit Rp 5 miliar. PBH Peradi bersama warga masih terus melakukan perhitungan,” kata Ardiansyah seperti diberitakan ANTARAKALTIM, 6 April.
Pernah terjadi “perang” komentar di media sosial antara Wali Kota Rahmad Mas’ud dengan nitizen. Beberapa media memberitakan. Maklum menarik dan masuk kategori hot news. Makanya viral di medsos.
Gara-gara memberitakan kasus itu, ada sejumlah media online disomasi oleh Tim Komunikasi RM, Eko Satiya Hushada. Karena dianggap pemberitaannya tidak berimbang. Di antaranya Suara.com. Dewan Pers sudah mengeluarkan keputusannya. Teradumemang dinilai tak memenuhi KEJ.
Ada 9 pemberitaan yang diadukan Eko di media tersebut. Di antaranya berjudul: “Disindir Soal Jalanan Rusak, Wali Kota Rahmad Mas’ud Nyolot Balas Komentar Warganet.” Ada lagi: “Jalan Rusak Tak Kunjung Kelar Diperbaiki, Rahmad Mas’ud Dilarang Jadi Wali Kota Balikpapan Lagi.”
Pimred Suara.com, Suwarjono mengatakan, 9 berita yang dipersoalkan itu merupakan potret keluhan warga Balikpapan. “Kami menjalankan fungsi pers menyuarakan kegelisahan masyarakat,” tandasnya.
Ada yang bilang Eko ibarat “jeruk makan jeruk.” Soalnya dia juga wartawan. Mantan wartawan Kaltim Post di Balikpapan dan Pimred Indopos di Jakarta.
Lutfi Andika Putra, warga muda yang menjadi caleg Partai Gelora juga menyindir Wali Kota. “Mohon maaf Bapak Rahmad Mas’ud. Segera berikan solusi dan tindak tegas PT Fahreza. Jangan sibuk ke sana ke mari terima penghargaan, tapi warga diabaikan,” katanya kepada NOMORSATUKALTIM, 14 Oktober.
Untuk mengimbangi sindiran warga, Eko yang juga direktur Eksekutif Brand Politika sempat mengeluarkan hasil survei kepuasan yang diolah oleh lembaganya pada akhir Juni 2022 lalu. Menurutnya, tingkat kepuasan dan kesukaan publik terhadap kinerja Rahmad Mas’ud mencapai angka 85,4 sampai 92,1 persen. “Ini tingkat kepuasan dan kesukaan yang sangat besar,” tandasnya.
Rahmad sendiri membantah marah atas kritik dan sorotan warganet terutama soal Jl MT Haryono. “Saya selalu tersenyum ketika membaca komentar warga di media sosial,” jelasnya. Soal yang viral itu, dia menuding adminnya anak muda yang kurang arif menjawab komentar warganet.
KEHABISAN KATA
Komisi III DPRD Balikpapan sebenarnya sudah beberapa kali melakukan sidak. “Kami sudah kehabisan kata-kata,” kata Kamaruddin Ibrahim, sekretaris Komisi III, yang juga ketua Fraksi Nasdem dan PKB ketika meninjau lokasi bersama anggota lainnya awal Oktober lalu.
Fraksi Nasdem dan PKB dalam pemandangan umumnya pernah menyorot keras proyek DAS Ampal. “Kami sangat mendukung program pengendalian banjir DAS Ampal. Tapi kami dan masyarakat tidak terima karena pengerjaannya sangat amburadul, terkesan dilindungi dan beraroma KKN,” begitu kata fraksi ini bersuara.
Wakil Ketua Komisi III Fadlianoor sempat diancam pihak PT Fahreza gara-gara menyetop pekerjaan mereka di DAS Ampal. “Saya setop sesuai permintaan masyarakat, eh katanya saya mau dipolisikan. Saya tunggu. Saya bukan bermaksud menghambat proyek pemerintah,” kata anggota Fraksi PDIP ini.
PBH Peradi Balikpapan gigih menyorot pelaksanaan proyek DAS Ampal. “Kami melihat kejanggalan dari awal. Kami melihat panitia lelang diduga tidak transparan. Panitia lelang tidak menelusuri track record PT Fahreza. Bahkan kami memperoleh informasi PT Fahreza bukan pemenang pertama,” kata Ardiansyah.
Sehubungan dengan itu, PBH Peradi akan menggugat PT Fahreza baik secara perdata maupun pidana. “Akibat pekerjaan yang mereka lakukan lambat, terjadi kerusakan properti miliki warga dan juga merugikan pelaku usaha di sekitar proyek,” ujar Ardiansyah lagi.
Menurut Ketua Peradi yang baru Dr Piatur Pangaribuan, apa yang direncanakan PBH Peradi sebelumnya tetap menjadi perhatian dirinya. Tapi posisinya belum resmi karena menunggu jadwal pelantikan pengurus Peradi yang baru.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Juni lalu sudah melaporkan pelaksanaan proyek DAS Ampal ke KPK. Materi yang diadukan mencakup proses lelang hingga pelaksanaan. “Kondisinya sangat membahayakan masyarakat,” kata Sekjen MAKI, Komaryono seperti diberitakan apahabar.com, 3 Agustus.
Menurut Komaryono, laporannya ke KPK memang belum diproses meski pihaknya sudah diminta KPK melengkapi berkas. Masih ditunggu perkembangannya sampai bulan Desember. “Saya akhir Oktober lalu ke Balikpapan memantau proyek DAS Ampal. Kita tunggu sampai serah terima pekerjaan atau habis masa kontrak Desember nanti,” jelasnya.
Project Manager PT Fahreza Arif Wibisono ST mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pekerjaan sesuai spek serta sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Syarat-Syarat (RKS) dan tidak ada melakukan penyimpangan. “Jadi di mana letak korupsinya?” tanyanya seperti diberitakan Seputarkotaku.com, Sabtu (5/8).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Balikpapan beberapa waktu lalu, Direktur PT Fahreza Cahyadi pernah membela diri. “Lambannya progres tidak bisa dibebankan kepada kami semua. Ada faktor lain seperti lahan yang belum dibebaskan termasuk soal kabel dan pipa utilitas yang harus dipindahkan,” jelasnya.
Menanggapi laporan proyek DAS Ampal ke KPK, Wali Kota Rahmad Mas’ud menganggap hal yang biasa. “Biasa aja itu. Semua risiko kita hadapi. Kalau terbukti (korupsi) diproses. Tapi kalau enggak terbukti, yang melaporkan bahaya juga,” ucapnya seperti diberitakan TribunKaltim.co, 9 Agustus.
Dalam pemberitaan Busam.ID, Wali Kota pernah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga kota Balikpapan yang yang terdampak proyek pengendalian banjir DAS Ampal. “Proyek ini untuk kebaikan kita bersama. Ini komitmen saya dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut,” jelasnya.
Dia juga minta kepada warga kota bersabar dan mengambil hikmahnya dari proyek ini. “Insyaallaah kalau kita semua bersabar, pasti ada hikmahnya. Ini memang komitmen saya dalam mengatasi banjir, sehingga dari Global Sport sampai kawasan Jl MT Haryono harus dibenahi,” kata RM lagi.
Seorang pemilik usaha makanan di Jl MT Haryono mengaku terpaksa tutup dan harus bersabar seperti dianjurkan Wali Kota. Berkat kesabarannya itu, untuk sementara 5 pekerjanya dirumahkan. Setoran kreditnya terhambat karena tak ada pemasukan. “Mohon maaf, sabar dulu ya Mas,” katanya terbatuk-batuk terkena debu proyek yang sangat “membanggakan” itu.(*)
