MENJELANG Kongres ISEI XXII di Solo, Kamis 19 September ini, saya lihat di WA Group ISEI Korwil Timur berkembang usulan kepada Prabowo Subianto agar dibentuk Kementerian Wilayah Timur (Kemenwiltim). Biar terjadi percepatan pembangunan di wilayah ini lebih masif lagi.
Ketua ISEI Cabang Ambon/Maluku Dr Maryam Sangaji adalah pengusul pertama. Dia bilang kalau ada Kementerian Timur di era Presiden Prabowo nanti sangat bagus. Bukan untuk membedakan, tapi lebih pada afirmasi untuk mengejar ketertinggalan dan lebih fokus pada program strategis pengembangan kawasan yang sudah lama belum ada perkembangannya.
“Sungguh ironis kawasan yang kaya SDA tapi pengelolaannya hanya sebatas pada penyediaan cadangan bahan baku, kekayaannya dikeruk, pertumbuhan ekonomi tinggi secara instan tapi jusru menjadi wilayah paling miskin,” ucap Maryam.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam triwulan 2024 utamanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia.
Dari segi kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Provinsi Papua 17,49 persen secara tahunan (year-on-year), diikuti oleh Maluku Utara 11,88 persen, dan Sulawesi Tengah 10,49 persen.
Entah kebetulan, ada suara lain yang senada. Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku Umar Kei meminta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar putra-putri Maluku mendapat jatah menteri dalam kabinet pasca-pemerintahan Jokowi..
“Saya kutip kembali kata-kata Pak Prabowo bahwa jumlah pemilih boleh ada di tanah Jawa, tapi masa depan bangsa ini ada di Indonesia Timur. Karena itu saya meminta jatah menteri, kalau tidak lebih baik kita merdeka saja,” ancamnya.
Usulan Dr Maryam diamini oleh Novarianto Budiman dari ISEI Sangihe. “Saya sependapat dengan Bu Ketua. Banyak SDA yang ada di Kawasan Timur hanya dijadikan bahan baku untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tapi tidak menyentuh seperti soal kemiskinan ekstrem, stunting dan lainnya,” katanya.
Menurut Novarianto, di daerahnya Sangihe terkenal dengan 3 daerah karakteristik. Yaitu perbatasan, rawan bencana gunung berapi dan ketertiggalan. “Kalau mau jujur kami daerah tentunya butuh sentuhan dan penanganan yang lebih prioritas strategik oleh Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Di era pemerintahan Gus Dur (2000-2004), waktu itu memang ada Menteri Muda Urusan Percepatan Kawasan Timur Indonesia. Menterinya ditunjuk Manuel Kaisiepo. Dia lahir di Biak, dikenal sebagai wartawan dan politisi dari PDI Perjuangan.
Mengutip dari Wikipedia, Indonesia Timur atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Pada masa pemeritahan Hindia-Belanda, kawasan ini pernah tergabung dalam satu provinsi yang bernama Timur Raya (Groote Oost) dengan Makassar sebagai ibu kotanya.
Selanjutnya pada masa pemerintahan Repubik Indonesia Serikat (RIS), Kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) juga menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946-1950), yang dibentuk setelah Konferensi Malino (16-22 Juli 1946) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946).
Pada era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, pernah terbentuk Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) pada tahun 2019. Ini wadah bagi pengusaha dari Indonesia Timur dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat.
DEIT terdiri dari 12 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Apa relevansi jika dibentuk Menteri Kawasan Indonesia Timur? Pasti jawabnya karena adanya ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Ada provinsi yang sudah maju seperti Sulsel, ada provinsi yang masih terus berjuang seperti NTT, NTB dan Papua.
Cuma kalau hal itu jadi diusulkan dalam Kongres ISEI, sepertinya waktunya sudah mepet. Prabowo saat ini hampir masuk tahap finalisasi pembentukan kabinetnya. Kabinet Prabowo kabarnya menjadi kabinet gemuk. Ada nama 44 orang yang sedang digodok.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, komposisi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran bakal rampung sepekan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti.
“Mungkin nomenklatur maupun orang baru akan final H-7 atau H-5. Sepertinya begitu,” kata Dasco kepada awak media.
Dasco menjelaskan, penambahan jumlah kementerian untuk mengoptimalkan tugas Prabowo-Gibran. Sekaligus untuk memenuhi janji kampanye Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Asta Cita.
Asta Cita adalah visi misi Prabowo-Gibran yang berisikan tentang pengukuhan ideologi hingga demokrasi. Pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.
Selain itu, memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.
Ketua Korwil ISEI Wilayah Timur Dr Sultan Suhab mengingatkan. “Kita perlu hati-hati Bapak Ibu ketua. Ketua umum kita mungkin tak ingin ada hal yang nyerempet masalah politik. Kalaupun diusulkan harus betul-betul atas restu beliau dan melalui PP-ISEI,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua ISEI Cabang Surakarta, Lukman Hakim yang menjadi tuan rumah Kongres malah mengusulkan Kementerian Sandang untuk mengatasi pabrik tekstil yang kini sedang bertumbangan.
“ISEI Surakarta mengusulkan ada Kementerian Sandang. Sedikit banyak akan membantu ) mengurai masalah yang dihadapi tekstil di Indonesia pada umumnya dan Solo pada khususnya,” kata Lukman.
“Semoga kita semua bisa menyuarakan usulan ini dalam Kongres ISEI di Solo. Semangat orang Ambon bilang: Kalau bukan katong (kita), siapa lagi?” kata Dr Aji Sofyan Effendi, ketua ISEI Samarinda.
KALTIM MINTA MENTERI
Terlepas dari usulan ISEI Wilayah Timur, Kaltim sendiri sudah lama merindukan adanya menteri dari provinsi ini. Maklum seumur-umur Kaltim belum pernah kebagian jatah kursi menteri. Meski tak mengancam, seperti yang dilakukan Maluku.
Setidaknya ada dua alasan mengapa Kaltim menuntut jatah kursi menteri. Pertama, sama dengan daerah timur lainnya. Kekayaan SDA-nya sangat luar biasa, tapi ketimpangan ekonominya juga masih tinggi. Kedua, berkaitan soal IKN. Kaltim sudah rela mengorbankan sebagian wilayahnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk IKN, masa tidak diberi jatah untuk pos menteri.
Dr Isran Noor ketika masih menjadi gubernur Kaltim, pernah ditawari Prabowo untuk menjadi menteri. Tapi dia menolak dan tetap memilih maju kembali ke Pilgub 2024 untuk melanjutkan visi misinya yang belum tuntas.
Di era Presiden Soeharto, ada putra Kaltim menjadi menteri. Yaitu Siswono Yudo Husodo. Dia lahir di Kecamatan Long Iram, pedalaman Kutai. Tapi dia hanya numpang lahir saja, setelah itu tinggal di Jawa. Ayahnya, dr Soewondo asli orang Kebumen pernah bertugas di Kaltim.
Siswono pernah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).
Katim mendorong Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Abdunur menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) atau Rektor Universitas Mulia Balikpapan Prof Muhammad Ahsin Rifa’i, ahli perikanan.
Ada juga Prof Kamaruddin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Sangat mungkin dipromosi menjadi Menteri Agama atau wakilnya. Dia kelahiran Bontang.
Lalu Dr Muhammad Nurdin, yang pernah menjadi Dirjen di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan pengalamannya, sangat mungkin menjadi menteri desa. Dia asli kelahiran Samarinda.
Bisa juga menjadi pertimbangan Dr Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI. Dia politisi Golkar. Sempat menjadi ketua DPD Golkar Kaltim, wakil ketua DPP Golkar dan Wakil Ketua MPR RI.
Kongres ISEI XXII berlangsung sampai hari Jumat 20 September. Salah satu agendanya memilih ketua umum yang baru. Dalam acara pra kongres di Yogyakarta, Agustus lalu, bisik-bisik dari ketua cabang sepakat secara aklamasi mendaulat Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua Umum PP ISEI untuk ketiga kalinya.
Usul lain adalah agar Kota Manado dipilih sebagai tuan rumah Sidang Pleno ISEI XXIV Tahun 2025 dan Kongres ISEI XXIII Tahun 2027 di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh ISEI Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara. (*)
