GUBERNUR Rudy Mas’ud memang tak merasa malu. Meski sudah “ditolong” DPRD Kaltim, tapi dia tetap berani mempermalukan atau melecehkan marwahnya DPRD Kaltim berkali-kali.
Dia “ditolong” Dewan dalam urusan Hak Angket. Berkat absennya sejumlah anggota Dewan, maka Rapat Paripurna Penetapan Hak Angket untuk memeriksa berbagai kebijakan Gubernur yang diduga menyimpang, Rabu (10/6) lalu gagal dilaksanakan. Padahal itu menjadi tuntutan masyarakat melalui aksi demo besar-besaran dan berjilid-jilid.
Apakah Gubernur berterima kasih dan lebih menghargai Dewan? Sepertinya tidak juga. Buktinya Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim yang digelar Senin (23/6) pagi, terpaksa ditunda sampai malam, karena Gubernur bersama pejabat Pemprov lainnya tidak satu pun nongol di rapat tersebut.
Padahal itu rapat parpiruna terbilang penting untuk mendengarkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2025.
Tentu saja sebagian besar penghuni Karang Paci mengomel habis-habisan. “Sudah dua jam lebih kita menunggu dengan para undangan, mereka tidak juga datang. Anehnya tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Pemprov dan tidak ada yang ditunjuk mewakili,” kata Jahidin, anggota Dewan dari Fraksi PKB dengan wajah dongkol.
Menurut Jahidin, tindakan Pemprov itu tidak saja mengecewakan mereka, tetapi juga mengecewakan rakyat Kaltim. “Katanya kita ini mitra sejajar, bagian tidak terpisahkan, tetapi faktanya mereka tidak menghargai lembaga. Di mana etikanya kalau begitu,” tanyanya dengan suara kecewa berat.
PKB Kaltim pada awal Maret lalu mengeluarkan pernyataan politik cukup menarik. Mereka menegaskan tidak akan mendukung Rudy Mas’ud lagi pada Pilgub atau Pilkada 2029 mendatang. “Kita maunya kader sendiri, kalau gubernur sekarang nggak lagi,” kata Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin, yang duduk sebagai anggota DPR RI dapil Kaltim.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, sekretariat DPRD sudah berulang kali menghubungi pihak Pemprov. “Tapi tak ada jawaban. Sepertinya mereka lagi rapat,” jelasnya kepada wartawan seusai melakukan penundaan rapat paripurna. Hasanuddin adalah kakak kandung dari Gubernur Rudy Mas’ud.
Dalam keterang terpisah, Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dari Fraksi PDIP juga menyayangkan ketidakhadiran semua pejabat Pemprov. “Ke depan harus diperbaiki lagi tata kelola administrasi di Pemprov,” jelasnya.
BUKAN SEKALI SAJA
Sikap Gubernur Rudy Mas’ud tidak memperhatikan kehadirannya di rapat paripurna DPRD Kaltim sudah berkali-kali. Terkadang menunjuk pejabat yang tidak pada tempatnya, sehingga menyinggung perasaan anggota Dewan.
Kakak kandungnya sendiri, Hj Syahariah Mas’ud, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar pernah melakukan protes keras pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin, 21 Juli tahun lalu. Dia kesal Gubernur hanya mengirim seorang staf ahli, yang dinilai tidak sepadan dengan kedudukan Dewan.
“Rasanya sudah 5 kali kejadian seperti ini. Bukan berarti saya tak terima diwakili staf ahli, tapi harusnya kalau Gubernur tidak bisa, hadirkan wakil gubernur atau sekda,” kata Syahariah waktu itu.
Dia mengatakan kehadiran seorang gubernur itu sangat penting dan strategis. “Ini juga menyangkut soal etika pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga legislatif,” tandasnya.
Sebelumnya anggota Komisi IV, Makmur HAPK dari Fraksi Gerindra juga melontarkan hal yang sama. “Gubernur yang hanya diwakili seorang staf ahli tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap lembaga legislatif,” kata mantan Ketua Dewan ini.
Ketika dicegat awak media, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni beralasan mereka terlambat ke DPRD karena ada briefing yang diikuti seluruh OPD membahas berbagai masalah. “Begitu selesai dan kita mau ke sana, ternyata sudah di-reschedule malam,” katanya setengah tersenyum.
Sri Wahyuni seperti makin jago bersilat lidah membela Gubernur. Pihaknya tidak merasa bersalah, padahal anggota Dewan dan undangan yang datang ke Karang Paci sudah menunggu lebih 2 jam. Dari pukul 10 pagi sampai menjelang pukul 13.00. Aneh kan?
Apa sengaja tidak mau hadir?
“Oh, siapa yang bilang. Enggak ada itu. Dengar dari mana? Jangan keliru ya, engga ada itu,” katanya membantah.
Sekdaprov yang masih lajang ini menepis anggapan bahwa Pemprov sengaja mengabaikan agenda DPRD. “Masa kita skip paripurna, orang kita akan memberikan tanggapan,” katanya berkilah.
Menurut Sri, pihaknya sudah memberitahu Dewan situasi itu. Tapi dari sisi Dewan sendiri menegaskan sama sekali tidak ada kabar dari pihak Pemprov.
Sri tidak menjelaskan siapa yang memimpin briefing. Apakah Gubernur Rudy Mas’ud atau Wakil Gubernur Seno Aji. Tapi mengutip hasil pantauan Kaltim Post, Gubernur Rudy Mas’ud yang memimpin rapat tersebut.
Berbagai pihak menilai aneh ada komunikasi yang tidak jalan antara Pemprov dan DPRD. Apalagi Gubernur dan Ketua Dewan bersaudara. “Menurut saya tidak masuk akal kalau persoalannya di komunikasi. Ketua Dewan kan bisa telpon langsung Gubernur secara pribadi. Atau sebaliknya. Mereka kan kakak-adik. Jadi menurut saya, persoalan ini lebih banyak dari sikap arogansinya Gubernur Rudy Mas’ud yang merasa tidak masalah menyepelekan marwahnya DPRD,” kata Amir, seorang mahasisa dari Samarinda.
Amir menilai, meskipun sudah banyak sorotan ditujukan kepada Gubernur Rudy Mas’ud termasuk adanya aksi demo yang mendesak ditetapkannya Hak Angket, tapi tidak banyak perubahan sikap dari Gubernur sendiri. “Dia belum benar-benar kena batunya,” kata sang mahasiswa tersebut.
Rapat Paripurna DPRD yang gagal digelar pagi hari, akhirnya jadi juga terlaksana pada malam hari. Yang datang juga bukan Gubernur Rudy Mas’ud, tapi Wakil Gubernur Seno Aji.(*)
