KITA perlu mengapresiasi Gubernur Rudy Mas’ud. Meski sempat berkelok-kelok, tapi akhirnya dia mau juga menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur. Para mahasiswa itu menamakan dirinya Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Menurut saya, aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung Rabu (21/10) itu sangat luar biasa. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa Samarinda dari berbagai kampus dan elemen menggruduk Kantor Gubernur.
Para mahasiswa sukses menembus pagar di “Gedung Putih.” Bak air bah mereka menyerbu halaman Kantor Gubernur dan akhirnya berhasil “memaksa” Gubernur Rudy Mas’ud keluar dari sarangnya.
Rudy menemui para mahasiswa didampingi Wagub Seno Aji dan Sekdaprov Sri Wahyuni. Sementara seribu lebih aparat kepolisian diturunkan menjaga situasi. Bahkan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro juga berada di lapangan.
Sebelum Gubernur keluar, berbagai aksi dilakukan mahasiswa. Mereka bergantian menggelar orasi. Ada juga pertunjukkan teatrikal menarik, yang menggambarkan deforestasi hutan Kaltim gara-gara pembukaan lahan kelapa sawit. Suasana benar-benar gegap gempita dan sempat terjadi aksi dorong mendorong. Tapi situasi tetap terkendali.
Ketika bertemu mahasiswa, Gubernur sempat melakukan aksi gerakan tangan memotong leher. Itu dilakukannya untuk menjawab salah satu tuntutan mahasiswa yaitu agar Gubernur segera memecat salah seorang ajudannya bernama Asky Rizal Toding. Dua hari sebelumnya dia melakukan tindakan arogan terhadap seorang mahasiswa GMNI, peserta aksi unjuk rasa.
“Ya segera saya copot dan saya kembalikan ke kesatuannya,” kata Rudy sambil memperagakan tangannya memotong leher.
Asky dikecam gara-gara dengan sengaja menyenggol seorang mahasiswa. Dia mengakui tindakannya itu memang arogan dan dilakukan spontanitas tanpa instruksi orang lain. Tapi ada juga netizen curiga tindakan tersebut adalah aksi pengalihan isu agar warga dan netizen tidak fokus mempersoalkan kepergian Gubernur ke Singapura.
Kapolda juga menyampaikan permintaan maaf atas tindakan Asky. “Ya dia memang berbuat arogan, sekarang menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Kaltara,” kata Endar di tengah-tengah berlangsung aksi unjuk rasa.
Asky yang berpangkat Briptu ternyata berasal dari kesatuan Brimob Polda Kaltara. Yang menarik, netizen mendapat data lain tentang Asky yang masuk dalam kelompok Desil 1 Kementerian Sosial (Kemensos).
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 itu adalah warga yang masuk kategori sangat miskin dan prioritas utama mendapat bantuan sosial (Bansos). Apa iya Asky sangat miskin?.
Kasus Asky adalah kasus kedua yang dilakukan orang-orang di sekitar Gubernur Rudy Mas’ud. Sebelumnya ada kasus Senja Fithrani Borgin, yang sempat melakukan ucapan bernada intimidasi kepada wartawan yang melakukan doorstop dengan Gubernur. Senja akhirnya menyampaikan permintaan maaf.
TUJUH TUNTUTAN MAHASISWA
Sementara itu, GERAM berhasil menggiring Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji menandatangani pakta integritas, yang memuat tujuh tuntutan mahasiswa.
“Kami akan mendatangani langsung pemerintah pusat, Mendagri di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Gubernur seusai menandatangani aspirasi GERAM.
Salah satu tuntutan mahasiswa adalah penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang benar-benar serius dengan ditandai penetapan status bencana nasional. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes On Karhutla.”
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemerintah menindak tegas dan mencabut izin perusahaan kelapa sawit atau HTI yang terbukti melakukan pembiaran atau pembakaran lahan secara sengaja.
GERAM juga menuntut penindakan tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang, mengakhiri krisis BBM dan menghentikan pemadaam listrik bergilir di Kaltim, mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta melakukan evaluasi terhadap program Gratispol.
Mahasiswa menilai tata kelola program Gratispol yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2025 bermasalah, di antaranya soal transparansi sistem seleksi dan keterlambatan penyaluran.
Aksi ini juga didorong oleh adanya Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK RI Perwakilan Kaltim yang memberikan catatan khusus mengenai lemahnya tata kelola dam pengawasan distribusi dana di tingkat perguruan tinggi.
Di luar tujuh tuntutan itu, ada aksi menarik di akhir aksi demo. Tim polisi dan mahasiswa bersatu membersihkan sampah yang berhamburan di halaman Kantor Gubernur. “Urusan sampah kita harus bersatu, kompak mas,” kata para mahasiswa dan polisi sambil memungut sejumlah botol plastik minuman yang berhamburan di mana-mana. Salut untuk mereka semua.(*)
