MUTASI dan rotasi pejabat Pemprov Kaltim yang dilakukan Gubernur Rudy Mas’ud masih menyisakan persoalan. Banyak pihak menilai kebijakan Gubernur dalam urusan penataan manajemen birokrasi di Pemrov Kaltim tidak mencerminkan sikap profesionalisme dan kinerja yang baik dan objektif.
Bayangkan sudah satu setengah tahun memimpin, Gubernur belum bisa menuntaskan pengisian sejumlah jabatan terutama di Eselon 2 untuk kepala dinas dan jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Akhir Juni lalu Gubernur ada melantik 9 pejabat pimpinan tinggi pratama. Mereka adalah Aji Muhammad Fitra Firnanda sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Puguh Harjanto sebagai Staf Ahli Bidang III, Syarifah Alawiyah sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arief Murdiyanto sebagai Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muhammad Faisal sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ririn Sari Dewi sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika, Siti Sugiyanto sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta drg Ahmad Jais sebagai Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan dr Mazniati sebagai Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanojoso Djatiwibowo.
Sebelumnya pada minggu ketiga Desember 2025, Gubernur juga melantik 7 kepala dinas dan badan serta 84 pejabat Eselon 3 dan 4. Ke-7 pejabat itu adalah Muhaimin sebagai Kepala Bappeda, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD, Joko Istianto sebagai Kadis Lingkungan Hidup, Yusliando sebagai Kadis Perhubungan, Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang II serta Lisa Hasliana sebagai Kadis Perpustakaan dan Kearsipan.
Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Karena masih ada belasan jabatan Eselon 2 lain yang saat ini belum diisi pejabat definitif. Itu artinya orang yang duduk di jabatan tersebut pada saat ini adalah pelaksana tugas atau Plt.
Jabatan yang belum diisi pejabat definitif itu di antaranya Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Perkebunan, Kadis Kehutanan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekretariat DPRD Kaltim, Badan Penghubung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Plt adalah pejabat yang ditunjuk sementara untuk menjalankan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Mengacu pada praktik BKN dan PermenPAN-RB, masa tugas Plt maksimal 3 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali. Jadi total maksimal 6 bulan.
Dalam prakteknya, banyak kepala daerah yang melanggar. Termasuk Gubernur Kaltim. Soalnya ada pejabat OPD yang menyandang status Plt lebih dari 6 bulan.
Lalu apa motif Plt dibiarkan berlama-lama? Biasanya yang sangat kuat berkaitan dengan motif politik. Di samping alasan birokrasi atau administrasi. Tapi ada juga yang bermotif ekonomi alias jual beli jabatan. Sengaja diperlambat karena menunggu pihak yang berani menawar lebih tinggi. Itu terjadi di beberapa daerah yang terkena OTT KPK.
Biasanya Plt lebih patuh karena jabatannya sangat bergantung kepada kepala daerah. Gampang diarahkan dan sangat loyal. Maklum berharap nantinya “dihadiahi” jabatan definitif. Atau kepala daerah sengaja mengulur-ngulur waktu karena masih mencari calon pejabat definitif, terutama dari orang lingkarannya. Bisa keluarga, tim sukses atau orang lain termasuk orang luar yang bisa “dinego” alias diatur.
UTAMAKAN ORANG DAERAH
Ketika dicegat awak media, Gubernur Rudy Mas’ud mengakui masih ada rencana mutasi dan rotasi berikutnya. “Mungkin bulan depan kita juga masih melaksanakan pelantikan lagi beberapa pejabat eselon 2, 3 dan 4,” katanya begitu.
Dia menyebut bulan Juli dan Agustus ini adalah “bulan emas.” Tak jelas apa maksudnya. Tapi “emasnya” apa bisa diraih kalau masih banyak jabatan dipegang “Plt.”
Berkaitan dengan itu, ada pernyataan baru Gubernur yang memantik polemik. Dia terkesan membuka kesempatan tenaga dari luar atau ASN dari daerah lain ikut mengisi jabatan strategis di Pemprov Kaltim. Itu dilakukan melalui lelang terbuka (open bidding) ataudengan menerapkan manajemen talenta di mana Kaltim jadi percontohan.
Anggota DPRD Kaltim Agus Suwandy langsung wanti-wanti. “Kaltim punya banyak ASN berkompeten. Jadi utamakan putra daerah dong,” tegas Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Gerindra.
Dia berpendapat, meski penerapan manajemen talenta membuka peluang bagi ASN dari luar daerah masuk, akan tetapi ASN lokal tetap harus diperioritaskan. “ASN lokal sudah banyak yang bagus-bagus, jadi harus diprioritaskan,” tandasnya.
Secara aturan, merekrut orang dari luar tidak salah. Malah memberi dampak positif. Misalnya membawa angin segar dan semangat pembaharuan serta bisa bertindak lebih objektif dalam mengambil kebijakan atau keputusan.
Tapi ada juga dampak buruknya. Misalnya meruntuhkan semangat dan potensi orang daerah. Selain itu pejabat dari luar juga membutuhkan adaptasi yang lebih lama. Dia harus mengenal lingkungannya, budaya kerja dan membangun relasi dari nol. Bahkan berdampak ekonomi. Sebagian penghasilannya dikirim ke daerah asalnya atau keluarganya. Jadi ada kecendrungan terjadi capital flight atau pelarian penghasilan keluar daerah.
Kenapa Gubernur Rudy Mas’ud terkesan suka mendatangkan orang luar? Kalau saja motifnya untuk perubahan dan kemajuan tentu baik juga. Tapi melihat rekam jejak Pak Gub dan Bani Mas’ud dalam urusan penempatan jabatan, orang tak begitu percaya penuh. Seperti kata pepatah: “Ada udang di balik batu.”
Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saipul Bachtiar mencurigai kemungkinan adanya unsur kesengajaan dan ketidakpahaman lambatnya pengisian jabatan definitif di Pemprov Kaltim. “Supaya unsur kontrol politiknya bisa lebih dominan,” katanya seperti dirilis dalam video Selasar.
Bani Mas’ud dikenal sangat kental mengembangkan manajemen nepotisme. Mereka semaksimal mungkin memasukkan keluarga dan lingkaran terdekatnya termasuk orang dari daerah tertentu ke lingkaran kekuasaannya.
Kehadiran Hijrah Mas’ud, adik Rudy di Kantor Gubernur tak lepas dari sikap itu. Malah dia sempat ditempatkan sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), meski kompetensinya diragukan. TAGUPP yang masih dipersoalkan itu, sebagian juga diisi orang luar.
Kebijakan Gubernur memasukkan dua dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas ke Dewan Pengawasan RSUD milik Pemprov jelas bukan pertimbangan kompetensi semata. Sebab dosen FKM Unmul juga mampu duduk di situ. Malah lebih mengenal daerah. Juga lebih efisien. Karena itu, Sudarno yang sekarang menjadi anggota bidang komunikasi TAGUPP sempat mengkritik keras kebijakan tersebut.
Gubernur juga rela mematahkan tradisi orang daerah atau orang dalam di kepemimpinan Bankaltimtara. Belum lama ini dia mengangkat Romy Wijayanto, mantan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Jakarta menggantikan M Yamin sebagai direktur utama dan Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi Komisaris Utama (Komut) Bankaltimtara.
M Yamin orang daerah dan lulusan FEB Unmul. Dia diganti sebelum habis masa jabatannya yang kedua. Sebelumnya Dirut Bankaltimtara juga orang daerah di antaranya Zainuddin Fanani dan Aminuddin. Demikian juga Komut-nya. Komut terakhir adalah Zainuddin Fanani, tapi Gubernur tak mau memperpanjang. Sebelumnya ada Prof Suhartono, juga orang daerah yang sekarang jadi Rektor STIE Balikpapan.
Gubernur Rudy Mas’ud kelahiran Balikpapan meski darah orang tunya berasal dari Sulawesi Barat. Dia juga meraih kesarjanaannya mulai S1 sampai S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul Samarinda. Jadi agak aneh juga kalau dia tidak pro dengan orang lokal atau orang daerah.(*)
